Indonesia Berhasil Suarakan Pembelaan Rohingya di IPU Rusia

Isu pembelaan etnis Rohingnya, Myanmar, menjadi salah satu pembahasan dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia yang berlangsung 14-16 Oktober 2017. Isu yang juga didorong delegasi Indonesia berhasil menjadi salah satu rekomendasi penting.

"Alhamdulillah, akhirnya voting pembelaan terhadap warga Rohingnya menang dengan 1.027 suara, termasuk dukungan 100 persen dari delegasi Inggris dan Kanada," kata salah satu delegasi Indonesia, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2017.

Pembela sikap pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya hanya mendulang 47 suara. Bagi Jazuli, kemenangan menunjukkan solidaritas kemanusiaan masih ada di antara bangsa-bangsa.

"Ini lah salah satu misi delegasi Indonesia di Sidang IPU (pembelaan atas Rohingnya), semata-mata sebagai bentuk wujud nyata keberpihakan Indonesia memerangi penindasan terhadap umat manusia atas nama apa pun," ucap dia.

Jazuli menjelaskan, delegasi Parlemen Indonesia bersama tujuh delegasi negara lain secara khusus mengusulkan emegency item atau bahasan khusus tentang Rohingya di sidang IPU. Ketujuh negara itu ialah Bangladesh, Turki, Maroko, Sudan, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

"Kemenangan atas voting ini menjadi rekomendasi yang harus diperhatikan delegasi Myanmar dan menyampaikan kepada pemerintahannya agar Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya dan memberikan hak-hak sipilnya," beber Jazuli.

Delegasi Indonesia, lanjut Jazuli, juga menyerukan agar negara-negara IPU semakin mengokohkan pelaksanaan demokrasi dan penegakan HAM dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

"Sistem demokrasi dan HAM menjamin partisipasi dan penghargaan atas hak-hak sipil lebih baik dari sistem lainnya. Untuk itu kita harus mengokohkannya demi terwujudnya tata dunia yang adil dan bermartabat," terangnya.

Jazuli berharap negara maju berkomitmen mendukung negara berkembang dalam menerapkan demokrasi dan HAM. Jangan ada standar ganda. Ia tak mau dukungan terhadap negara demokrasi diberikan ketika ada perlunya.

Sebaliknya, lanjut dia, negara berkembang harus semakin kuat mendorong demokratisasi dan HAM sebagai jalan menyejahterakan rakyat di negara masing-masing.

"Saya pribadi yakin jika demokrasi dan penghormatan atas HAM dilaksanakan secara konsekuen, tindak kekerasan, pembunuhan dan pembantaian nyawa manusia seperti yang terjadi di Robingya, Palestina, Irak, Syiria dan lain-lain tidak akan terjadi," ucap Jazuli.

Editor : Githa Farahdina

metrotvnews.com

Keterangan Foto: Jazuli Juwaini (PKS) -kanan

Posted in: Informasi