Alt/Text Gambar

01 Juni 2021

01 Juni 2021

PKS Adakan Upacara Hari Lahir Pancasila di Pantai Sundak untuk Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini





Gunung Kidul, 1 Juni 2021
Puluhan keluarga anggota PKS Kab. Semarang menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di pantai Sundak Gunung Kidul, Selasa (1/6).

Acara telah berlangsung sehari sebelumnya, berupa kemah ukhuwah dengan peserta anggota PKS beserta keluarganya. Kegiatan ini digawangi oleh Bidang Kepanduan DPD PKS Kab. Semarang.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk  menanamkan semangat nasionalisme kepada anggota PKS beserta keluarganya.", ungkap Harun Anwar selaku ketua Bidang Kepanduan PKS Kab. Semarang.

"Tanggal 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila. Anak-anak sebagai penerus bangsa wajib tahu tahu dan dikenalkan sejak dini agar tumbuh semangat nasionalisme", imbuh Harun.

Selain diikuti puluhan orang dewasa diikuti pula belasan anak-anak. Mereka terlihat antusias dan bersemangat, mengingat dapat upacara bersama orang tuanya, dan berwisata di pantai.

M. Jauhari Mahmud, S.HI selaku  Ketua DPD PKS Kab. Semarang, mengucapkan Selamat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021. Dia berpesan, "Untuk semua anggota PKS dan seluruh masyarakat; mari refleksikan nilai luhur Pancasila dan kehidupan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari kita jadikan Pancasila sebagai konsensus pemersatu bangsa."

"Pancasila jangan disalahgunakan untuk mengadili dan menghabisi orang-orang yang berbeda pendapat dengan penguasa, sehingga akan membuat perpecahan di masyarakat."

30 Mei 2021

30 Mei 2021

Puncak Milad, PKS Gelar Senam Nusantara dan Gowes Bareng

Tengaran, 30 Mei 2021 
Dalam agenda puncak Milad PKS ke-19, diadakanlah senam PKS Nusantara secara serentak di seluruh Indonesia. DPD PKS Kab. Semarang juga ikut berpartisipasi mensukseskan agenda Puncak Milad PKS ke-19 ini. 

Berlokasi di halaman Zaenal Mahmud Center Butuh Tengaran, senam PKS Nusantara diikuti oleh sekira 30 peserta dengan protokol kesehatan ketat. Hadir di agenda ini Ketua DPD PKS Kab. Semarang, M. Jauhari Mamud, S.HI. dan Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd selaku aleg DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Senam dipandu langsung oleh Tim Instruktur dari DPW PKS Jawa Tengah, yang disiarkan melalui media Zoom. Senam dimulai tepat pukul 06.30 dan selesai pukul 07.30. Selesai senam, peserta sarapan bersama berupa kacang hijau dan teh hangat.

Setelah senam selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan Gowes PKS yang diikuti oleh19 orang peserta. Gowes dilepas langsung oleh Ketua DPD PKS dengan rute mulai dari Zaenal Mahmud Center, berkeliling seputar Desa di Kecamata  Tengatan dan berakhir di Zaenal Mahmud Center kembali. Gowes sendiri menempuh jarak kurang lebih 19 Km, disesuaikan dengan usia PKS saat ini, 19 tahun.

Kegiatan senam ini merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan dan kebugaran kader PKS juga masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Harun Anwar selaku ketua Bidang Kepanduan dan Olah Raga.
M.Jauhari Mahmud, S.HI Ketua DPD PKS Kab. Semarang

"Ke depan kegiatan senam ini bisa diadakan rutin di tingkat dapil, bahkan di tiap kecamatan; sehingga PKS sebagai pelayan masyarakat bisa dirasakan betul kemanfaatannya di masyarakat", ujar M. Jauhari Mahmud. S.HI dalam sambutannya.

27 Mei 2021

27 Mei 2021

Bukhori Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk K.H. Sholeh Darat Semarang



Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyambut positif inisiasi sejumlah pihak yang mengusulkan supaya Muhammad Shalih Ibn Umar As-Samarani atau lebih akrab dengan sapaan K.H. Sholeh Darat Semarang, memperoleh gelar pahlawan nasional. Bukhori menyatakan dukungannya terhadap usulan penganugerahan gelar tersebut.

“Saya menilai Mbah Sholeh Darat sebagai salah satu aktor kunci yang mendorong perkembangan Islam dan kesadaran nasional di Nusantara. Sebagaimana diketahui, dari tangan dinginnya dalam mendidik para santri, ia berhasil mencetak sejumlah tokoh ulama terkemuka karena kedalaman ilmu dan kecintaannya pada agama dan bangsa. Sebut saja diantaranya Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri NU) dan K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah),” paparnya.

Politisi daerah pemilihan Semarang ini mengatakan, dirinya senada dengan usulan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang yang menghendaki supaya K.H. Sholeh Darat memperoleh gelar nasional.   

“Kami satu frekuensi ihwal ini. Kami melihat bahwa aspirasi dari MUI Jawa Tengah maupun PCNU Kota Semarang sebagai representasi dari kehendak masyarakat yang ingin memuliakan ulama, salah satunya dengan mendorong penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh negara. Atas dasar itu, In shaa Allah, PKS akan perjuangkan aspirasi ini secara beradab melalui ruang konstitusional yang telah disediakan,” ujar politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar NU Jepara.  


Lebih lanjut, Anggota Komisi Sosial ini mendorong para cendekiawan, ulama, keturunan K.H. Sholeh Darat, maupun pihak lain yang memiliki keseriusan terhadap usaha memperjuangkan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi K.H. Sholeh Darat untuk segera membentuk Tim Panitia Pengusul K.H. Sholeh Darat sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, hal ini dibutuhkan supaya ikhtiar pelbagai pihak bisa dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien. 


“Keberadaan tim ini diperlukan untuk memperkaya khazanah kajian terhadap profil dan kiprah beliau. Sepak terjangnya dalam meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan maupun sejumlah karya intelektual yang bermaslahat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama di Nusantara adalah beberapa bukti yang membuatnya layak dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional,” lanjutnya. 

Karena itu saya meyakini, demikian Bukhori, segala kiprah yang monumental tersebut, terekam dalam sejumlah sumber sejarah seperti melalui kesaksian, karya intelektual seperti kitab, maupun arsip sejarah lainnya. Sehingga, keberadaan tim ini menjadi vital untuk mengonsolidasikan segala dokumen atau arsip sejarah yang relevan untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat administratif, imbuhnya.

Untuk diketahui bahwa pemilihan pahlawan, tidak harus inisiatif dari negara saja. Pasal 30 ayat (2) UU No. 20/2009 dan Pasal 51 ayat (1) PP No. 35/2010 menyebutkan bahwa usul pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.

Usul tersebut ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Pasal 30 ayat [1] UU No. 20/2009). Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2009).

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang