FPKS DPR RI
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Bidang Ekonomi dan Keuangan,
Ecky Awal Mucharam menilai, dibalik penurunan angka pengangguran, pemerintah
masih memiliki banyak PR untuk memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan bagi
warganya. Hal ini disampaikan Ecky kepada para wartawan di Jakarta, Rabu 10 Mei
2017, menanggapi rilis BPS terbaru mengenai data ketenagakerjaan.
Sebagaimana disampaikan melalui rilisnya, Badan Pusat
Statistik (BPS) melansir kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang memberikan
sinyal positif. Pada Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun
menjadi 5,33 persen dari posisi 5,5 persen pada bulan yang sama tahun lalu.
Jumlah angkatan kerja yang menganggur memang masih tinggi, mencapai 7 juta
orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) melonjak mencapai 69,02
persen; dari level 68,06 persen per Februari 2016.
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, “Meski menunjukkan
perbaikan, namun secara umum kondisi fundamental ketenagakerjaan kita masih
rapuh. Ada tiga ukuran yang dapat mengonfirmasi kondisi tersebut yaitu:
pertama, tenaga kerja berpendidikan rendah masih mendominasi yaitu mencapai
60,39 persen; kedua, tenaga kerja informal juga masih mendominasi sebesar 58,35
persen; serta ketiga, persentase pekerja penuh waktu justru turun dari posisi
69,89 persen pada Februari 2016 menjadi 69,86 persen pada Februari 2017,
sementara porsi pekerja paruh waktu meningkat menjadi 30,14 persen dari level
30,11 persen”
Ecky menambahkan, “Selain itu, dominasi tenaga kerja
informal akan berpengaruh terhadap dua hal yaitu: penerimaan pajak dan
ketimpangan pendapatan. Hingga saat ini, hanya tenaga kerja pada sektor formal
yang terdaftar dan memiliki NPWP. Pada bagian lain, dualisme sektor tenaga
kerja menyebab ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Tenaga kerja di sektor
formal memiliki kepastiaan kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan
sektor informal cenderung memiliki pendapatan tetap bahkan turun.”
“Terlepas dari data perbaikan tingkat pengangguran,
pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah penurunan pengangguran
tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan tenaga kerja? Pada
awal 2017 hingga kini, tekanan terhadap daya beli sangat tinggi. Dimulai dari
kenaikan administrasi Surat Tanda Naik Kenderaan (STNK) dan pencabutan subsidi
listrik golongan 900 VA serta kenaikan BBM. Apalagi sejumlah kebijakan
dilakukan menjelang Ramadhan.” ujar Ecky.
“Tantangan berat yang sebentar lagi terjadi adalah kehadiran
revolusi industri ke empat. Revolusi industri ke empat akan menghilangkan tenaga
kerja tidak terampil karena kehadiran mesin-mesin cerdas. Saat ini, tenaga
kerja Indonesia sebagian besar tidak berketerampilan dan bekerja di sektor
informal. Sedikitnya 7,1 juta tenaga kerja dunia akan kehilangan mata
pencaharian pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah khususnya K/L terkait harus
bekerja keras dan padu dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan lapangan
pekerjaan secara fundamental.” Tutup Ecky.
pks.id
0 komentar:
Posting Komentar