Muh. Haris Soroti Kenaikan Anggaran BKKBN 2027 agar Berdampak Langsung bagi Keluarga
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, meminta pemerintah memastikan kenaikan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun Anggaran 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan layanan dan manfaat langsung bagi keluarga. Hal itu disampaikan Muh. Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan […]
DPR Minta Pemerintah Petakan Dapur Siap Operasi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Pemerintah didorong untuk memanfaatkan dapur-dapur yang telah selesai dibangun namun belum beroperasi guna memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia dinilai penting agar investasi yang telah dikeluarkan, baik dari anggaran publik maupun masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi program pemenuhan gizi nasional. Dikutip dari laman resmi […]
Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Tahap Pembahasan, Muh. Haris Soroti Nasib Pekerja Outsourcing: “Harus Ada Kepastian Masa Depan”
JAKARTA — Polemik mengenai sistem outsourcing menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kini memasuki tahap lanjutan di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Muh. Haris menilai keberadaan sistem alih daya selama ini masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait kepastian status kerja dan masa depan para pekerja. Menurut Muh. […]
RUU Ketenagakerjaan Didorong Akhiri Polarisasi Buruh-Pengusaha dan Lindungi Pekerja Digital
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru didorong menjadi momentum untuk mengakhiri polarisasi antara pekerja dan pengusaha, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih pasti bagi pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Anggota Fraksi PKS Muhammad Haris mengatakan pembentukan undang-undang […]