Anggota DPRD Jawa Tengah Ida Nurul Farida menilai penguatan gotong royong, kesetiakawanan sosial, serta sinergi pemerintah, desa, dan relawan menjadi kunci dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat.
SEMARANG — Penanganan berbagai persoalan sosial di daerah dinilai tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Keterlibatan masyarakat, relawan sosial, pemerintah desa, dan berbagai unsur lainnya diperlukan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd., dalam kegiatan Penyuluhan Sosial Kabupaten Semarang di Omah Wit Gede, Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kamis (24/9/2026).
Menurut Ida, semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial perlu terus diperkuat karena persoalan sosial di masyarakat memiliki karakter yang kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui program pemerintah semata.
“Kesetiakawanan sosial adalah modal utama kita dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sinergi antara wakil rakyat, dinas sosial, kepala desa, dan para pejuang sosial di lapangan harus terus dijaga,” ujar Ida.
Kegiatan bertema “Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial” tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, legislator, pemerintah desa, serta unsur masyarakat yang bergerak langsung dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
Perkuat Peran PSKS
Salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penguatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.
PSKS berperan dalam mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat, termasuk membantu proses pendampingan, penyampaian informasi, serta pemantauan pelaksanaan program.
Keberadaan PSKS juga berkaitan erat dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data mengenai PSKS dan PPKS menjadi salah satu dasar yang digunakan pemerintah dalam memetakan persoalan sosial sekaligus menyusun intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, peserta juga mendapat pemaparan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sososial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Adoniati Meyria Widaningtyas Haripangesti, S.H., M.Si., serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dra. Istichomah, M.Si.
Para narasumber membahas pentingnya pemetaan sosial atau social mapping untuk mengenali potensi sekaligus persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan program sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di setiap wilayah.
Desa dan Relawan Jadi Ujung Tombak
Kegiatan penyuluhan diikuti para kepala desa di wilayah Kecamatan Tengaran serta sejumlah unsur PSKS yang selama ini terlibat langsung dalam pelayanan sosial di lapangan.
Mereka antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Keterlibatan pemerintah desa dan relawan sosial dinilai penting karena mereka menjadi pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat. Posisi tersebut memungkinkan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, kerentanan keluarga, hingga kondisi kedaruratan sosial, dapat teridentifikasi lebih awal.
Penguatan kapasitas pendamping PKH juga menjadi salah satu perhatian. Pendamping tidak hanya berperan memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh haknya, tetapi juga membantu mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga.
Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi turut mendorong peningkatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri.
Melalui penyuluhan tersebut, peserta mendapatkan penguatan kapasitas manajerial dan teknis agar lebih responsif dalam mengenali, memetakan, dan mendampingi masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.
Ida menilai kolaborasi yang konsisten antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga legislatif, dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih kuat.
Dengan sinergi tersebut, penanganan persoalan sosial diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, serta sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.