Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang itu berharap pembekalan nasional memperkuat integritas, kualitas kerja legislatif, dan keberpihakan kepada masyarakat.
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Peningkatan kapasitas anggota legislatif harus berujung pada pelayanan publik yang lebih baik serta perjuangan untuk kepentingan rakyat. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, Muhammad Nurkholis, menegaskan bahwa pembekalan wakil rakyat sangat penting sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Nurkholis setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 1.500 anggota legislatif dan pejabat publik PKS dari berbagai daerah.
Nurkholis mengatakan, kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan antarsesama wakil rakyat sekaligus memperoleh pengetahuan dari para narasumber dengan beragam latar belakang.
“Selain bisa bersilaturahmi dengan wakil rakyat PKS se-Indonesia, kita juga mendapatkan begitu banyak ilmu dari para narasumber yang luar biasa,” kata Nurkholis.
Ia berharap peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas anggota legislatif dapat memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan integritas para aleg PKS akan berdampak pada semakin baiknya pelayanan, pengabdian, dan pembelaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Bimteknas PKS 2026 mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”. Sejumlah materi diberikan kepada peserta, antara lain tata kelola keuangan daerah yang transparan, inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, kepemimpinan publik, serta komunikasi politik di era digital.
Pembekalan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui ketiga fungsi tersebut, wakil rakyat memiliki peran dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pemberitaan mengenai kegiatan yang sama, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menekankan bahwa kepemimpinan yang melayani harus mendorong pejabat publik untuk mendengarkan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang inovatif serta tepat sasaran.
Sementara itu, isu keadilan fiskal yang disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf turut menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi pembangunan daerah. Kebijakan transfer ke daerah, menurut Almuzzammil, perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi setiap wilayah.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut, terutama melalui seruan untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Isu ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab pejabat publik tidak terbatas pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup perlindungan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Bagi Nurkholis, materi yang diperoleh selama Bimteknas diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Semarang. Namun, peningkatan kapasitas perlu diikuti penerapan dalam kerja sehari-hari, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, menelaah kebutuhan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
Integritas juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas legislatif. Pengambilan keputusan perlu didasarkan pada kepentingan publik, disertai keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengawal kebijakan serta penggunaan anggaran daerah.
Pada hari terakhir kegiatan, Rabu (21/10/2026), peserta mengikuti penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan rombongan atau wilayah. Tahap tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan pembekalan selama Bimteknas ke dalam agenda setelah kegiatan berakhir.
Nurkholis berharap bekal yang diperoleh dapat memperkuat komitmen Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Ukuran keberhasilannya, menurut arah yang ia tekankan, adalah meningkatnya kualitas pelayanan, pengabdian, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat.