Bimteknas PKS 2026 menjadi ruang penguatan kapasitas pejabat publik dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus mendorong pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah perlu diiringi kemampuan menawarkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Anggota FPKS DPRD Kabupaten Semarang, M. Jauhari Mahmud, menilai peran tersebut penting bagi pejabat publik dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pandangan itu disampaikan Jauhari setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada 19–21 Oktober 2026.
Jauhari mengatakan, kegiatan tersebut memberikan penguatan mengenai posisi dan tanggung jawab PKS dalam kehidupan politik nasional, termasuk dalam menjalankan peran sebagai mitra pemerintah.
“Alhamdulillah, BIMTEKNAS kali ini cukup berkesan. Menguatkan posisi PKS sebagai partai koalisi dengan pemerintah yang kritis, konstruktif, dan solutif,” ujar Jauhari.
Menurut dia, sikap kritis, konstruktif, dan solutif perlu berjalan beriringan dengan kepemimpinan yang melayani. Pejabat publik tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap suatu kebijakan, tetapi juga perlu mendorong alternatif penyelesaian yang dapat menjawab persoalan masyarakat.
Bimteknas PKS 2026 mengangkat tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”. Kegiatan nasional tersebut diikuti sekitar 1.500 anggota legislatif dan pejabat publik PKS dari berbagai daerah.
Sejumlah materi yang disampaikan dalam kegiatan itu mencakup tata kelola keuangan daerah, inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, kepemimpinan publik, serta komunikasi politik di era digital. Peserta juga memperoleh pembekalan mengenai perkembangan generasi muda dan aktivisme digital.
Materi tersebut berkaitan dengan tantangan yang dihadapi wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mampu menjawab persoalan secara efektif.
Dalam pemberitaan mengenai pembukaan Bimteknas, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menekankan pentingnya pejabat publik turun langsung dan mendengarkan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan. Pendekatan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif.
Isu lingkungan dan pemerataan pembangunan juga mengemuka dalam rangkaian kegiatan. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, misalnya, menyoroti pentingnya keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi wakil rakyat berkaitan dengan persoalan yang luas, mulai dari alokasi anggaran hingga perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi Jauhari, penguatan kapasitas melalui Bimteknas diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang. Penerapannya membutuhkan kemampuan memahami persoalan daerah, menilai efektivitas kebijakan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Peran kritis dan konstruktif juga menuntut pengawasan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara legislatif dan eksekutif dapat diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan.
Keberhasilan kepemimpinan yang melayani pada akhirnya perlu terlihat dari manfaat kebijakan bagi masyarakat. Bagi wakil rakyat di daerah, hal itu berarti memastikan aspirasi warga mendapat perhatian dan setiap keputusan publik memiliki dasar kebutuhan yang jelas.