Pembekalan nasional menyoroti kepemimpinan yang melayani, inovasi pelayanan publik, serta pentingnya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
JAKARTA, PKS KABUPATEN SEMARANG — Kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menjadi salah satu isu yang disoroti dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.500 anggota legislatif dan pejabat publik PKS dari berbagai daerah itu menjadi ajang pembekalan bagi empat anggota DPRD Kabupaten Semarang untuk memperkuat pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.
Bimteknas PKS 2026 berlangsung pada 19–21 Oktober 2026 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”.
Empat anggota DPRD Kabupaten Semarang yang mengikuti kegiatan itu adalah Musyarofah dari daerah pemilihan (Dapil) 1, Nafis Munandar dari Dapil 2, Muhammad Nurkholis dari Dapil 3 yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, serta M. Jauhari Mahmud dari Dapil 4.
Selama kegiatan, peserta memperoleh pembekalan mengenai tata kelola keuangan daerah, inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, komunikasi politik di era digital, serta perkembangan generasi muda dan aktivisme digital. Materi lainnya mencakup kepemimpinan publik, integritas pejabat, dan optimalisasi peran wakil rakyat.
Pembekalan tersebut sejalan dengan tema yang diusung penyelenggara, yakni mendorong pejabat publik agar tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pemberitaan mengenai pembukaan Bimteknas, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menekankan dua hal utama yang menjadi sasaran kegiatan, yaitu kepemimpinan yang melayani dan kebijakan publik yang inovatif. Menurut dia, pejabat publik perlu turun langsung, mendengarkan masyarakat, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Isu pemerataan pembangunan juga menjadi bagian dari pembahasan nasional tersebut. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyoroti pentingnya keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok.
Persoalan lingkungan turut mendapat perhatian dalam rangkaian kegiatan. Dalam pidato pembukaan, Almuzzammil menyerukan kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendorong keterlibatan pejabat publik dalam membantu warga.
Selain isu tata kelola pemerintahan, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai komunikasi dengan generasi muda. Materi tersebut relevan dengan perkembangan ruang digital yang semakin memengaruhi partisipasi masyarakat dan penyampaian aspirasi politik.
Bagi anggota DPRD Kabupaten Semarang, materi tersebut dapat menjadi referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan persoalan serta kebutuhan masyarakat di daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang Muhammad Nurkholis mengatakan, Bimteknas menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan sesama wakil rakyat sekaligus menambah pengetahuan melalui pemaparan para narasumber.
“Selain bisa bersilaturahmi dengan wakil rakyat PKS se-Indonesia, kita juga mendapatkan begitu banyak ilmu dari para narasumber yang luar biasa,” kata Nurkholis.
Anggota DPRD Kabupaten Semarang M. Jauhari Mahmud juga menilai kegiatan tersebut memperkuat pemahaman mengenai peran pejabat publik dalam menjalankan kepemimpinan yang melayani dan mendorong kebijakan inovatif.
Pada hari terakhir, Rabu (21/10/2026), peserta mengikuti penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan rombongan atau wilayah. Tahap ini dimaksudkan untuk menerjemahkan materi pembekalan menjadi agenda kerja setelah kegiatan berakhir.
Keikutsertaan empat anggota DPRD Kabupaten Semarang tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kerja legislatif di daerah. Ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkannya menjadi kebijakan, pengawasan anggaran, dan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.