Anggota DPRD Jawa Tengah itu mendorong penguatan pendampingan usaha, pengurusan legalitas, serta perluasan akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Aspirasi masyarakat akan dihimpun untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah.
TENGARAN, PKS KABUPATEN SEMARANG – Akses permodalan, legalitas usaha, dan perluasan pasar menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap pelaku usaha dinilai tidak cukup hanya berupa bantuan modal, tetapi juga memerlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, saat menggelar reses masa persidangan pertama di Aula Zaenal Mahmud Centre, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Minggu (11/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Support UMKM Lokal dan Pemberdayaan Pelaku Usaha” itu, Ida menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk membantu pelaku usaha lokal mengembangkan usahanya.
Menurut dia, UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, upaya pemberdayaannya perlu dilakukan secara terarah, mulai dari pembinaan usaha hingga penguatan akses pasar.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Melalui sinergi antara legislator, struktur partai, dan elemen masyarakat, kita ingin memastikan para pelaku usaha di Tengaran tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan nyata untuk naik kelas,” ujar Ida.
Ia mengatakan, sejumlah kebutuhan pelaku UMKM yang perlu difasilitasi mencakup pembinaan berkala, pendampingan pengurusan legalitas usaha, akses permodalan, serta pengembangan jaringan pemasaran.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas peluang pengembangan usahanya.
Pendampingan Usaha Tak Cukup Hanya dengan Modal
Kegiatan reses tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) serta Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Boonkraf) DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tengaran.
Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPC PKS Tengaran, Herawati, menilai penguatan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada dukungan finansial.
Menurut dia, peningkatan kemampuan pelaku usaha, pendidikan kewirausahaan, dan penguatan mental berwirausaha merupakan bagian penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya pengembangan jejaring antara pelaku usaha dan berbagai pihak yang dapat mendukung peningkatan kapasitas maupun pemasaran produk.
Sementara itu, Ketua DPC PKS Tengaran, Muhammad Rofiqi Mahmud, mengapresiasi kolaborasi lintas bidang dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia berharap kerja sama antara Bipeka dan Boonkraf tidak berhenti pada kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pemberdayaan yang berkesinambungan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi pelaku UMKM dan usaha ekonomi kreatif di Tengaran untuk memperoleh pendampingan serta mengembangkan jaringan usaha.
Aspirasi UMKM Akan Dibawa ke Pembahasan Kebijakan Daerah
Selain membahas penguatan sektor usaha, kegiatan reses tersebut menjadi sarana bagi Ida untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pengembangan UMKM di Kecamatan Tengaran.
Berbagai masukan yang dihimpun akan dirumuskan sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan dan pembahasan kebijakan daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan pelaku usaha diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, realisasi program maupun dukungan anggaran tetap bergantung pada proses pembahasan dan penetapan kebijakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara aspirasi pelaku UMKM di tingkat lokal dan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang disusun pemerintah daerah.