Dibagikan pada saya via ownCloud 
Jakarta -- Crisis Center For Rohingya Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) melihat pembakaran rumah-rumah penduduk dan pembunuhan terhadap
warga Rohingya masih terjadi.
Direktur CC4R PKS Sukamta menilai, kondisi itu menunjukkan bahwa langkah diplomasi Indonesia dan tekanan internasional belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) diminta melakukan langkah konkret untuk memaksa Myanmar.
"Sidang Majelis Umum PBB akan dilaksanakan pada Hari Kamis 21 September 2017. Forum yang sangat strategis ini diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB," kata Sukamta, melalui keterangan tertulis, Rabu (20/9/2017).
Tiga hal yang diharapkan bisa menjadi Resolusi Majelis Umum PBB, yaitu, pertama, menetapkan krisis yang menimpa warga Rohingya adalah genosida.
Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat dianggap sebagai penjahat kemanusiaan yang harus dibawa ke prngadilan internasional.
Baca Juga : PKS Ingin ASEAN Gelar KTT Darurat Terkait Rohingya
Kedua, segera menerjunkan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.
"Ketiga, kewajiban Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya," kata Anggota Komisi I DPR itu.
Sukamta menilai, jika Sidang Majelis Umum PBB kali ini gagal membuat resolusi yang tegas soal Rohingya, dikhawatirkan ke depannya tidak ada lagi warga Rohingya yang tersisa di Myanmar.
Apalagi, pejabat-pejabat Myanmar, menurut dia, tak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan krisis tersebut.
Direktur CC4R PKS Sukamta menilai, kondisi itu menunjukkan bahwa langkah diplomasi Indonesia dan tekanan internasional belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) diminta melakukan langkah konkret untuk memaksa Myanmar.
"Sidang Majelis Umum PBB akan dilaksanakan pada Hari Kamis 21 September 2017. Forum yang sangat strategis ini diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB," kata Sukamta, melalui keterangan tertulis, Rabu (20/9/2017).
Tiga hal yang diharapkan bisa menjadi Resolusi Majelis Umum PBB, yaitu, pertama, menetapkan krisis yang menimpa warga Rohingya adalah genosida.
Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat dianggap sebagai penjahat kemanusiaan yang harus dibawa ke prngadilan internasional.
Baca Juga : PKS Ingin ASEAN Gelar KTT Darurat Terkait Rohingya
Kedua, segera menerjunkan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.
"Ketiga, kewajiban Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya," kata Anggota Komisi I DPR itu.
Sukamta menilai, jika Sidang Majelis Umum PBB kali ini gagal membuat resolusi yang tegas soal Rohingya, dikhawatirkan ke depannya tidak ada lagi warga Rohingya yang tersisa di Myanmar.
Apalagi, pejabat-pejabat Myanmar, menurut dia, tak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan krisis tersebut.
Sumber: Kompas.com
Posted in: Berita Nasional (BERAS)
0 komentar:
Posting Komentar