Taujih Presiden PKS Soal Kemenangan

Mohammad Sohibul Iman

Assalamualaikum wr wb, 

Saya melihat antusiasme kader-kader PKS Se-Kota Bandung yang luar biasa. Sebelumnya, ada sambutan dari calon wali kota dan wakil wali kota Bandung yang menambah semangat kita. Kita merasakan belum pilkada saja sudah sangat antusias apalagi nanti saat pilkada berlangsung. Selain ada sambutan dari Mang Oded wakil wali kota kita, sekarang juga hadir juga Akh Haru. Kata ‘Haru’ kalau dalam bahasa Jepang itu artinya musim semi. Musim semi itu musim yang paling enak. Semoga pencalonan keduanya ini menebarkan rasa optimisme bagi kita semua untuk meraih kemenangan di pilkada Kota Bandung nanti. InsyAllah.

Kita akan menghadapi pilkada serentak di tahun 2018 nanti. Khusus Jawa Barat saja, ada 16 pilkada kabupaten/kota dan 1 pilkada untuk tingkat Provinsi. Pilkada serentak tahun 2018 totalnya 171 daerah, 17 di antaranya adalah pilgub. Ini adalah milestone perjalanan dakwah kita. Kalau kita flashback ke belakang capaian-capaian yang kita peroleh saat ini, tidak terbayang oleh kita samasekali bahwa kita akan mencapai kondisi seperti saat ini. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur atas semua capaian tersebut dan rasa optimisme harus terus kita pupuk.

Ketika partai ini didirikan 19 tahun yang lalu dengan nama Partai Keadilan (PK), kita menyebutnya bukan sekedar sebagai partai politik saja akan tetapi sebagai partai dakwah. Sebutan partai dakwah sempat mengundangcibiran banyak pihak. Mereka mengatakan bahwa dakwah dan politikdua entitas yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Karena partai kerjanya adalah merekrut orang untuk memperoleh kekuasaan di parlemen dan eksekutif. Sedangkan dakwah mengajak orang untuk ke mesjid.

Karena dakwah dan politik tidak bisa disatukan, maka konsepsi partai dakwah tidak mungkin bisa bertahan lama. PKS sebagai partai dakwah akan sulit menjadi partai besar. Bahkan menurut mereka, secara teori politik, terminologi partai dakwah pun tidak pernah dikenal dalam literatur mana pun. Ini anomali. Tidak pernah ada terjadi sebelumnya.

Tentu semua komentar atau cibiran itu menjadi pelecut bagi kita semua. Kita tertantang membuktikan bahwa penilaian dan cibiran pihak-pihak lain tersebut tidak benar. Kita meyakini bahwa politik dan dakwah adalah satu kesatuan yang terpisahkan. Jika memang selama ini belum ditemukan literature tentang partai dakwah, maka PKS yang akan menciptakan literature baru tentang partai dakwah tersebut.

Keraguan bahwa partai dakwah itu gagal sempat menjadi-jadi ketika tahun 1999 Partai Keadilan saat itu hanya memperoleh 1.4 persen dan tidak lolos Electoral Threshold. Capaian ini semakin menguatkan keraguan apakah konsepsi partai dakwah masih relevan dan bisa bertahan?

Kita pun semakin tertantang untuk membuktikan bahwa konsepsi Partai dakwah merupakan solusi dari perpolitikan Indonesia yang sudah tercemar dengan berbagai polusi politik transaksional. Partai dakwah hadir dalam kusutnya dunia perpolitikan Indonesia dengan membawa etika, membawa fatsun dan moralitas dalam berpolitik.

Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, kita pun akhirnya mampu membuktikan bahwa konsepsi partai dakwah itu ternyata mampu bertahan dan bahkan memperoleh capaian yang membanggakan. Hal ini bisa kita lihat ketika pemilu 2004 dimana PKS akhirnya mengalami kenaikan suara yang signifikan dari 7 kursi di tahun 1999 menjadi 45 kursi di tahun 2004. PKS mengalami kenaikan 650 persen!Ini capaian yang mengejutkan bagi semua pihak dan berhasil mematahkan keraguan atas konsepsi partai dakwah.

Kemudian di fase berikutnya, kita menghadapi tantangan baru ketika PKS harus ikut serta dalam berbagai eventpilkada maupun pilpres. Dimana kita turut serta dalam mengusung calon-calon pemimpin daerah yang bukan dari kader PKS atau tokoh dari luar. Saat itu PKS belum memiliki banyak tokoh yang siap diusung di tingkat lokal maupun nasional.  Ini adalah pekerjaan rumah kita. Dan kita meyakini bahwa munculnya tokoh-tokoh PKS di panggung-panggung politik adalah fungsi dari waktu. Ada saatnya PKS akan memiliki tokoh-tokoh baik di panggung daerah maupun nasional. Tugas kita adalah terus bekerja dan berkarya dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Saat ini nampak beberapa tokoh PKS mulai bermunculan, termasuk di Kota Bandung ini. Kita siap dg calon wakil walikota maupun dg calon walikota. Ini hrs kita syukuri.

PKS meyakini bahwa sumber daya politik, baik SDM maupun sumber daya material, tidak bisa dibangun dalam sekejap. Ia membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Jalani terus saja dengan sungguh-sungguh dan konsisten, tanpa harus terburu-buru, Insyaallah pada saatnya sumber daya politik akan dapat kita raih.

Berkat ketekunan kita menjalani proses ini, Alhamdulillah hari ini PKS dianggap dapat memberi warna tersendiri pada perpolitikan nasional. Ini saya ungkapkan bukan dalam rangka ujub atau takabur, tapi sebagai bentuk penghargaan saya selaku pimpinan kepada antum semua para kader yang sudah berjuang membuat PKS jad seperti ini. Dapat saya katakan PKS memiliki keunikan dalam 3 hal: militansi kader, soliditas struktur, dan keberkahan kolektif.

Jika kita mendengar penilaian orang-orang luar terhadap PKS, maka sebenarnya Partai kita berjalan dalam rel yang tepat. Tidak sedikit yang yang mengagumi kehandalan dan keunggulan PKS. Secara garis besar, ada tiga hal yang menjadi pujian pihak eksternal terhadap PKS.

Pertama, PKS mampu menghasilkan kader-kader yang militant dalam bekerja dan berjuang. Banyak yang bertanya bagaimana PKS bisa menciptakan kualitas kader yang militant seperti itu? Mereka bertanya-tanya dan mencoba mencari tahu. Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita maka kita tentu sudah tahu jawabnnya. Itu semua karena PKS serius mendidik kader-kadernya nilai-nilai yang mendasar bukan untuk meraih kepentingan yang cethek, remeh-temeh, trivial. Bukan! Tapi PKS membangun partai ini untuk sebuah tujuan yang mulia, sebuah tujuan yang luhur.

Jika kita buka lagi AD/ART Partai ini, maka terlihat bahwa PKS memiliki visi mulia. PKS ingin menjadi pelopor dalam wewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 paragraf keempat.

Dalam era kepemimpinan PKS 2015-2020, PKS mempunyai komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor peradaban dunia bukan hanya sebagai konsumen peradaban dunia. Ini sejalan dengan cita-cita nasional untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Ini agar Indonesia memiliki martabat yang tinggi di mata dunia.

Dan agar Indonesia dapat menjadi kontributor peradaban dunia, PKS juga berkomitmen untuk terlebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Yakni bangsa yang maju secara peradaban material tapi juga memperoleh keberkahan dan ampunan dari Allah Swt. Ini sejalan dengan cita-cita nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan baldah thayyibah warabbun ghafur, PKS terus berjuang dengan senantiasa berkhidmat kepada rakyat. Konsepsi khidmat PKS memiliki tiga level, yakni pelayanan (charity), pemberdayaan (empowerment) dan pembelaan (advocacy).

Keunggulan kedua, selain kadernya yang militant dalam bekerja dan berjuang,  PKS memiliki struktursangat solid. Hal ini bisa dilihat dari berjalannya suksesi secarra mulus tanpa ada kegaduhan dan perpecahan. Tidak ada pertikaiansama sekali. Mekanisme dan aturan organisasi menjadi acuan dalam menjalankan roda organisasi, bukan tergantung pada sosok perorangan atau figuritas. Karena itu, soliditas struktur ini berhasil menjadikan mesin politik PKS bekerja sangat efektif dalam memenangkan berbagai event pemilu dan kompetisi pilkada.

Tidak heran ketika ada banyak DPD PKS yang tidak memiliki kursi di DPRD, tapi tetap didekati oleh para calon kepala daerah untuk ikut bergabung dalam barisan pendukungnya. Mereka meminta PKS bergabung bukan untuk memperoleh dukungan jumlah kursi, tapi karena mereka menyadari bahwa mesin politik PKS sangat handal. Ibarat mesin, mesin PKS ini mesin super Turbo. Jadi sangat efektif untuk memenangkan persaingan. Dalam bahasa lain, PKS itu sekalipun nilai nominal kursinya kecil tapi nilai intrinsic-nya berkali lipat.

Keunggulan yang ketiga terkait dengan nilai-nilai kebersamaan. Saya menyebutnya sebagai keberkahan kolektif. Nilai-nilai kebersamaan yang selalu dijunjung tinggi inilah yang mendatang keberkahan dalam berjuang. Sederhana saja, bisa kita lihat bagaimana PKS yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak kaya, bukan aghniya, tapi Alhamdulillah PKS sedikit demi sedikit mampu memenuhi kebutuhan fasilitas fisiknya, seperti kantor DPW, DPD, dst. Secara perorangan, termasuk pimpinannya, tidak kaya, tapi sarana kolektif lumayan tersedia. Ini jelas keberkahan kolektif yang luar biasa.

Saat ini, dari 34 DPW di seluruh Indonesia, PKS sudah memiliki 21 kantor DPW yang sangat representatif. Ini capaian yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan keberkahan kolektif. Karena kita sebagai kader selalu bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan-kepentingan individu semata.

Perhelatan pilkada serentak di tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya harus kita pandang sebagai kontestasi kebaikan. Jangan kita hanya melihatnya sebagai ajang memperebutkan kekuasaan semata. Kita harus memiliki konsepsi kekuasaan yang benar. Bahwa kekuasaan itu hanyalah sarana untuk melipat gandakan khidmat kita kepada rakyat. Tanpa berkuasa pun sebenarnya kita sudah bisa berkhidmat kepada rakyat, minimal dalam level khidmat pelayanan dan pemberdayaan. Namun dengan berkuasa kita ingin melipatgandakan level khidmat kita pada semua level khidmat, termasuk khidmat dalam pembelaan. InsyAllah.

Di tahun 2018 nanti, untuk kota Bandung, kita bertekad ingin naik kelas dari posisi dari Wakil Wali Kota Bandung menjadi Wali Kota Bandung. Perlu dipahami bahwa dalam meraih kemenangan tersebut PKS tidak bisa sendirian. Karena itu, kita mengenal konsepmusyarakah (artinya :kita terlibat dalam kekuasaan orang lain) dan isyraqiyah(artinya: kita melibatkan orang lain dalam kekuasaan kita). Karena itu, membangun komunikasi dan silaturahim dengan berbagai pihak adalah upaya yang harus terus menerus diupayakan. Tidak boleh terputus. Dengan begitu kerjasama yang baik akan bisa terbangun dengan baik.

Pelru kita sadari bersama bahwa PKS adalah entitas politik yang tak terpisahkan dari NKRI. PKS sejak kelahirannya hinggat saat ini telah secara jelas dan tegas menerima dan mengakui seluruh konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara,  mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI sampai Bhineka Tunggal Ika. Bagi PKS itu semua sudah selesai. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta kerja ikhlas kita dalam merealisasikan gagasan-gagasan tersebut dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka realisasi cita-cita nasional tersebut maka PKS memiliki slogan: Berkhidmat untuk rakyat. Ini adalah wujud kecintaan PKS pada NKRI dan keseriusan PKS dalam mewujudkan Indonesia madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami lahir di sini, kami bergerak di sini, dan kami mencintai negeri ini.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah menerbitkan PERPPU Organisasi Masyarakat. Sikap resmi PKS tentu akan menunggu PERPPU itu masuk terlebih dulu ke DPR, apakah akan menerima atau menolak di masa sidang mendatang.

Namun setelah PKS mempelajari PERPPU tersebut, kita mendapakan bahwa PERPPU tersebut membahayakan dan menggerogoti hak-hak dasar masyarakat sipil dalam berserikat, berkumpul dan berorganisasi sebagaimana dijamin penuh oleh konstitusi. Jika substansi PERPPU Pembubaran Ormas mengarah kepada pemberangusan hak-hak dasar terseut, maka PKS wajib mengkritiknya.

Tetapi perlu diingat bahwa ketika PKS mengkritik substansi PERPPU tersebut bukan berarti PKS tidak mencintai negeri ini, apalagi distigmatisasi sebagai partai yang anti-pancasila, anti NKRI, itu tuduhan tidak benar. Bagi PKS, Pancasila dan NKRI sebagai dasar negara sudah selesai, dan kita menerimanya sebagai konsensus bersama sesama anak bangsa. Dalam hal ini PKS hanya menginginkan bangunan hukum tata negara kita berada pada track yang benar. Tidak diselewengkan untuk kepentingan politik penguasa.

Sebagai contoh, dalam PERPPU Ormas dinyatakan bahwa sebuah organisasi bisa dibubarkan hanya dengan melalui surat peringatan satu kali dari pemerintah saja dalam rentang waktu 1 pekan tanpa proses hukum atau pengadilan. Ini tentu tidak bisa dibenarkan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan! Tidak bisa pemerintah secara sepihak menuduh ormas tertentu anti-pancasila dan dengan mudah membubarkannya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka seluruh kebijakan negara harus taat asas dan taat hukum. Sebagai Negara Hukum, penegakan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum.

Setidaknya ada 3 prinsip negara hukum. Pertama, supremacy of law. Hukumlah yang jadi panglima, bukan politik. Kedua, equality before the law. Artinya semua orang atau pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dan ketidakadilan dalam perlakuan hukum.  Yang ketiga, due process of law. Artinya menegakkan hukum tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Jika memang pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat, maka tujuan itu harus dijalankan dalam koridor hukum yang adil. Taat pada prosedur dan asas-asas hukum. Tidak boleh kebijakan dibuat dengan diskresi dan tendensi untuk memberangus kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

PKS kritis kepada pemerintah dalam hal PERPPU Ormas ini bukan berarti PKS anti-pancasila, bukan berarti PKS anti-NKRI. Bukan! Justru kritik ini lahir dari rasa cinta PKS kepada NKRI. PKS tidak dalam kondisi mempermasalahkan dasar-dasar negara yang sudah selesei dan menjadi telah konsensus bersama. Saatnya semua anak bangsa menyingsingkan lengan baju, berjuang keras mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang kita cinta bersama. Yakni mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. InsyAllah. Allahu Akbar!

Wassalamualaikum wr wb.

pks.id

Posted in: Taujihat