Terdapat 18.000 Kuota Jamkesda Kab. Semarang yang Belum Terisi

Ambarawa - Masih terdapat 18.000 Kuota Jamkesda di Kabupaten Semarang yang belum terisi, dan masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkannya. Demikian disampaikan anggota DPRD Kab. Semarang dari Fraksi Parta Keadilan Sejahtera (FPKS) Aisyah Nurul Hidayati, SE dalam serangkaian audiensi dengan masyarakat Dapil 5 Kab. Semarang yang meliputi Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Jambu, Bandungan dan Sumowono pada 10-17 Juli 2014.

Anggota komisi D DPRD Kab. Semarang ini mengajak masyarakat berpartisipasi mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran, seperti jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan. Agar jangan sampai masyarakat yang tidak berhak mendapatkannya, sementara masyarakat yang sebenarnya berhak malah tidak mendapatkannya. "Masyarakat bisa proaktif melaporkan kepada Kepala Desa bila terjadi hal demikian," tutur Aisyah.

Kegiatan tersebut menjadi ajang penyampaian informasi kedewanan kepada masyarakat, sekaligus penyampaian keluh kesah dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di daerahnya. Berbagai permasalahan mengemuka, seperti kesenjangan pembangunan infrastruktur antara desa dan kelurahan pasca penerapan UU No. 23 Tahun 2006, persoalan yang menyangkut hak-hak buruh pabrik di Kab. Semarang, hingga persoalan penanganan sampah.

Di samping itu juga disampaikan informasi bahwa kelompok masyarakat yang bisa menjadi penerima dana Bansos dari pemerintah, yang lebih dikenal dengan dana hibah, kini tidak lagi harus terdaftar di Kemkumham, tetapi cukup terdaftar di Kesbangpol pada tingkat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 41/2016 sebagai revisi dari Permendagri nomor 52/2015 sebagai turunan dari UU 23/2014 tentang Penerima dana Bansos . “Tidak seperti tahun lalu, mekanismenya kini sudah dipermudah,” demikian dijelaskan Aisyah.

Aleg termuda di DPRD Kab. Semarang  juga menghimbau kepada kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan Bansos agar memprioritaskan pada program-program yang urgen dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat, seperti sektor UMKM.

Posted in: PARLEMENTARIA