Wakil Ketua MPR: Pesantren Ajarkan Cinta Tanah Air, Bukan Radikalisme!

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua MPR RI
Hidayat Nur Wahid menegaskan, tidak benar
kalau Pesantren yang banyak tersebar di
berbagai daerah di Tanah Air dikaitkan dengan
radikalisme apalagi tindak terorisme.
“Justru Pesantrenlah yang mengajarkan cinta
Tanah Air, mengisi kemerdekaan sesuai dengan
cita-cita luhur, dan menolak komunisme,”
demikian kata Hidayat Nur Wahid, kepada
wartawan, di Jakarta, Senin (25/01).
Hidayat juga mengingatkan bahwa dulu pada
masa perang sebelum kemerdekaan, para santri
dan kiai serta pemimpin yang berada di
Pesantren berjuang untuk kemerdekaan
Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, lanjutnya, para
santri, kiai dan pemimpin pesantren pun mengisi
kemerdekaan dengan aktivitas yang luar biasa
seperti melalui pendidikan.
Dari fakta tersebut, Wakil Ketua MPR
menyayangkan kalau pesantren dicurigai karena
seharusnya pesantren dihormati dan diajak
bersama-sama untuk menghadirkan generasi
Islam yang moderat dan Islam yang memajukan
bangsa.
Hidayat berpendapat bila pesantren dihormati
dengan baik akan menjadi partner yang luar
biasa yang mampu meningkatkan kualitas SDM
Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo
memimpin rapat terbatas yang membahas
program pencegahan terorisme dan
deradikalisme.
“Beberapa hari lalu (Senin 18/1), Saya bertemu
pimpinan Lembaga Negara. Dalam pertemuan
itu disampaikan pencegahan terorisme
dipandang perlu dan sangat mendesak, perlu
payung hukum yang lebih kuat, komprehensif,
sehingga aparat keamanan tidak ragu
melakukan penindakan,” kata Presiden saat
memimpin rapat terbatas di Kantor
Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/1).
Jokowi mengungkapkan para pimpinan Lembaga
Negara memang belum menyepakati payung
hukum pencegahan terorisme dan radikalisme
itu apakah dalam bentuk revisi undang-undang,
Peraturan Pengganti UU (Perppu) atau UU baru.
“Inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR,”
kata Presiden.
Dalam pencegahan terorisme tersebut, Presiden
memerintahkan pada Panglima TNI, Kapolri,
Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk
memperkuat sinergi, terutama antar lembaga
intelijen tidak memunculkan egosentris.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla
meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk
menghidupkan kembali tim penanggulangan
terorisme guna mereduksi radikalisme.
“Wapres meminta supaya tim penanggulangan
terorisme di MUI dihidupkan lagi. Dan kita
lakukan gerakan atau langkah-langkah bersama
dalam rangka menghadapi deradikalisasi,” kata
Ketua MUI Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa
(19/1) lalu.
Hal itu disampaikan Ma’ruf dan pengurus MUI
usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla
di Kantor Wapres. MUI bertemu Wapres untuk
melaporkan hasil munas dan rakernas.
Terkait terorisme, Ma’ruf mengatakan MUI
sebelumnya pernah membuat fatwa yang
menjadi landasan dan membentuk Tim
Penanggulangan Teroris.
Upaya yang dilakukan MUI dalam mereduksi
radikalisme dengan menerbitkan buku-buku,
melakukan diskusi tentang pemahaman agama,
dakwah, meluruskan pahamnya, terutama
tentang paham jihadnya bagi yang sudah
terkontaminasi paham radikalisme.

Posted in: Berita Nasional (BERAS)