Dibagikan pada saya via ownCloud 
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shidiq mengakui adanya unit kerja yang membidangi media massa dan bertugas menganalasis semua pemberitaan.
Hal ini adalah kerja resmi, dimana BIN yang menurut Mahfudz, selalu memberikan laporan dan rekomendasi kepada kepala BIN dan Presiden. ”Jadi sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Presiden,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, catatan pentingnya bahwa semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu adalah termasuk dari semua pengambilan keputusan ataau kebijakan.
”Jangan malah dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers. Jangan sampai presiden menggunakan intelejen untuk mengekang kebebasan pers atau memberangus pers. S aya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” kata Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, wajar seseorang yang memiliki popularitas tinggi apalagi seorang presiden diberitakan. Namun dirinya pun mengingatkan bahwa Presiden populer bisa mengarah pada dua kemungkinan yaitu mendorong demokrasi karena itu nafas kekuatan populer atau bisa juga dia terjebak menjadi pemimpin yang otoriteris.
Pemimpin otoriter biasanya terlalu khawatir popularitasnya terganggu jika ada yang mengkritik. “Karena ada dua kemungkinan itu makanya saya katakan, kalau digunakan untuk analisi media masa wajar saja tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media,” katanya. (suaramerdeka)
Hal ini adalah kerja resmi, dimana BIN yang menurut Mahfudz, selalu memberikan laporan dan rekomendasi kepada kepala BIN dan Presiden. ”Jadi sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Presiden,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, catatan pentingnya bahwa semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu adalah termasuk dari semua pengambilan keputusan ataau kebijakan.
”Jangan malah dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers. Jangan sampai presiden menggunakan intelejen untuk mengekang kebebasan pers atau memberangus pers. S aya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” kata Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, wajar seseorang yang memiliki popularitas tinggi apalagi seorang presiden diberitakan. Namun dirinya pun mengingatkan bahwa Presiden populer bisa mengarah pada dua kemungkinan yaitu mendorong demokrasi karena itu nafas kekuatan populer atau bisa juga dia terjebak menjadi pemimpin yang otoriteris.
Pemimpin otoriter biasanya terlalu khawatir popularitasnya terganggu jika ada yang mengkritik. “Karena ada dua kemungkinan itu makanya saya katakan, kalau digunakan untuk analisi media masa wajar saja tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media,” katanya. (suaramerdeka)
Posted in: Berita Nasional (BERAS)
0 komentar:
Posting Komentar