Dibagikan pada saya via ownCloud 
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan tahun 2015 merupakan momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan dengan membuat kebijakan yang terus maju.
"Tahun 2015 adalah momentum awal pemerintah baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan," kata Jazuli melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu (31/12).
Jazuli mengatakan pemerintah jangan memat kebijakan yang regresif atau mundur, sehingga arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita.
Dia menjelaskan reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur serta jangan sporadis apalagi sloganistik.
"Jangan pula terkesan melakukan demotivasi bagi aparatur dengan kebijakan instan dan menyalahkan PNS sama rata sarat nuansa pencitraan. Janji revolusi mental harus dimulai dari atasan," ujarnya.
Jazuli mengatakan terkait sistem checks and balances, pemerintah harus menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Menurut dia, konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat kedepan.
"Jangan pemerintah mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen," katanya.
Menurut dia, jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung oleh DPR, namun apabila negatif akan dikoreksi. Menurut dia, pemerintah jangan phobia dan takut dengan DPR karena sistem bernegara sudah berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
"Bangsa ini cukup besar dengan masalah yang juga besar maka dalam penyelesainnya, pemerintah juga harus melibatkan seluruh 'stakeholder' bangsa ini. Disini pentingnya membangun komunikasi yang baik antar lembaga negara," katanya.
Selain itu dia menilai pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya harus imparsial pada kepentingan politik atau partisan. Kebijakan pemerintah menurut dia harus merepresentasikan negara bukan kepentingan politik tertentu. (aktual)
"Tahun 2015 adalah momentum awal pemerintah baru untuk konsolidasi dan tunjukkan kualitas kepemimpinan," kata Jazuli melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu (31/12).
Jazuli mengatakan pemerintah jangan memat kebijakan yang regresif atau mundur, sehingga arah kebijakan harus jelas terukur, dan bukan lagi banyak janji tapi tindakan nyata realisasikan nawacita.
Dia menjelaskan reformasi birokrasi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur serta jangan sporadis apalagi sloganistik.
"Jangan pula terkesan melakukan demotivasi bagi aparatur dengan kebijakan instan dan menyalahkan PNS sama rata sarat nuansa pencitraan. Janji revolusi mental harus dimulai dari atasan," ujarnya.
Jazuli mengatakan terkait sistem checks and balances, pemerintah harus menjaga hubungan konstruktif dengan parlemen. Menurut dia, konsultasi dan mekanisme akuntabilitas kepada parlemen harus dijaga dan diperkuat kedepan.
"Jangan pemerintah mengambil kebijakan strategis tanpa pelibatan dan pengawasan parlemen," katanya.
Menurut dia, jika kebijakan positif bagi rakyat pasti didukung oleh DPR, namun apabila negatif akan dikoreksi. Menurut dia, pemerintah jangan phobia dan takut dengan DPR karena sistem bernegara sudah berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
"Bangsa ini cukup besar dengan masalah yang juga besar maka dalam penyelesainnya, pemerintah juga harus melibatkan seluruh 'stakeholder' bangsa ini. Disini pentingnya membangun komunikasi yang baik antar lembaga negara," katanya.
Selain itu dia menilai pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya harus imparsial pada kepentingan politik atau partisan. Kebijakan pemerintah menurut dia harus merepresentasikan negara bukan kepentingan politik tertentu. (aktual)
Posted in: PARLEMENTARIA
0 komentar:
Posting Komentar