PKS dukung Dahlan buka-bukaan soal kongkalikong DPR dan BUMN




Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung keberanian Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk hidung anggota DPR yang kongkalikong dengan kementerian yang dipimpin.

"Dalam beberapa hari ini rame di media bahwa terkesan Pak Dahlan mengetahui ada oknum DPR yang minta upeti ke BUMN. Oleh karena itu Pak Dahlan Iskan harus mengungkap hal tersebut sejelas dan seterang mungkin. Sebutkan saja siapa anggota DPR tersebut," kata politikus PKS Indra, saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/10).


Menurutnya, Fraksi PKS tidak ada kompromi untuk korupsi sekecil apapun. Baik berupa suap ataupun gratifikasi.

"Saya sangat setuju, tidak boleh ada konkalingkong/upeti antara mitra kerja, baik itu kementerian, BUMN, atau yang lainnya dengan DPR/komisi terkait di DPR," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR ini berharap ucapan Dahlan ini tak sebatas gertakan semata.

"Tentunya penyataan tersebut harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum, dan jangan hanya berdasarkan asumsi/praduga semata. Kalau nantinya ternyata memang ada anggota DPR yang menerima setoran tersebut, maka aparat penegak hukum harus mengusut. Karena menurut saya setoran itu tersebut merupakan bentuk tindak pidana gratifikasi atau bahkan bisa jadi ini bentuk suap," lanjutnya.

Tak hanya itu, Badan Kehormatan DPR juga harus menindak anggota DPR yang kedapatan menerima setoran itu. Siapapun dan apapun jabatannya, hukum harus ditegakkan.

"Keterbukaan dan info Pak Dahlan sangat penting untuk memperbaiki dan sekaligus mengantisipasi praktik-praktik menyimpang di negeri ini. Tentunya itu tergantung Pak Dahlan, apakah mau memperbaiki dan membongkar korupsi atau justru sebaliknya mendiamkan dan menyembunyikannya," tandasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tekatnya menolak segala bentuk permintaan upeti dan kongkalikong dengan DPR. Dahlan mengaku makin percaya diri menolak permintaan DPR untuk ketemuan di restoran dan hotel.

Dahlan mengatakan, memiliki 'pegangan' untuk meminimalisir praktik kongkalikong dengan DPR. Senjata Dahlan adalah Surat Edaran 542 yang isinya larangan bagi pemerintah maupun direksi-direksi perusahaan BUMN tidak kongkalikong dengan DPR.

Apa isi surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang jadi andalan Dahlan? Berikut sepenggal isi surat edaran tersebut:

"Demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak seluruh Menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014," tulis Seskab dalam Surat Edaran itu.

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang