PKS Rancang Reformasi DPR

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menggagas reformasi besar-besaran Parlemen demi penguatan kelembagaan DPR di berbagai aspek.


Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal mengungkapkan, pihaknya telah merancang formula perbaikan Parlemen dan grand design Parlemen yang ideal di Indonesia. “Kita harus membenahi secara menyeluruh kondisi Parlemen saat ini mulai dari hal yang paling krusial menyangkut kinerja hingga yang menyangkut etika.Banyak kelemahan dan belum efektif di segala bidang,” ungkapnya saat berdiskusi dengan jajaran redaksi desk nasional harian Seputar Indonesia (SINDO) di MNC Tower,Jakarta, kemarin.

Mustafa didampingi Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Agus Purnomo, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, dan beberapa pengurus lainnya. Menurut Mustafa, pembenahan Parlemen–dalam hal ini DPR–sebagai agenda besar nasional tidak bisa secara parsial, namun harus menyeluruh karena semua saling berkaitan.

Reformasi Parlemen harus dimulai dengan fondasi yang kuat serta kesepemahaman agar didukung semua elemen terutama parpol-parpol lain. Karena itu, Fraksi PKS juga akan mempresentasikan rancangan reformasi Parlemen ini kepada semua fraksi di DPR. “Tentu akan ada sharing dengan teman-teman partai lain dan stakeholder demi penyempurnaannya. Pembenahan ini tentu akan berdampak pada revisi perundang-undangan dan aturan terkait.Yang jelas,semua masih dalam bingkai UUD 1945,”kata Mustafa.

Politikus dari Sumatera Selatan ini menjelaskan, PKS sangat sungguh-sungguh dalam melakukan reformasi Parlemen. Dokumen formula reformasi Parlemen dalam tahap finalisasi dan diharapkan beres Oktober mendatang. Abdul Hakim mengatakan, dalam formula reformasi Parlemen yang dirancang PKS, komisi di DPR diciutkan menjadi tiga komisi induk.

Tiaptiap komisi memiliki subkomisi di bawahnya.Tiga bidang komisi induk tersebut adalah KomisiAnggaran,Komisi Pengawasan, dan Komisi Legislasi. “Semuanya sepertiga-sepertiga keanggotaan.Tidak seperti sekarang ada dwifungsi tugas dalam komisi.Bahkan tidak berimbang karena untuk mengurus legislasi hanya 53 orang anggota DPR,”ungkapnya.

Agus Purnomo menambahkan, reformasi Parlemen menyangkut pula Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain di DPR termasuk masa reses, absensi,dan kunjungan kerja atau studi banding.“Misalnya dalam BK DPR,kami mengusulkan ada unsur eksternal seperti ahli hukum yang independen dan lainnya,”kata Agus.

Terkait lemahnya kinerja Parlemen saat ini,Agus menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah karakter kepemimpinan Ketua DPR Marzuki Alie yang belum memahami kultur politik Parlemen.“Pola komunikasi beliau juga perlu diperbaiki,” katanya. mohammad sahlan

Posted in: Berita Nasional (BERAS)