FPKS DESAK LKS DIBATALKAN

UNGARAN– Pengadaan buku lembar kerja siswa (LKS) di Kabupaten Semarang yang dianggarkan dari bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) 2011 diminta dibatalkan.
Pengadaan buku yang didanai Provinsi Jateng tersebut diduga terjadi mark up hingga sebesar Rp1,62 miliar. Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang Agus Warsito mengungkapkan di Kabupaten Semarang ada 135.000 siswa penerima BOSDA. Setiap siswa diwajibkan membeli 6 buku, di antaranya bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan bahasa Jawa. Harga LKS dari BOS APBN sebesar Rp3.000, sedangkan harga LKS BOSDA Rp5.000.
“Jika terjadi penggelembungan harga Rp2.000 dikalikan jumlah siswa dan jumlah buku yang dibeli maka terjadi mark up Rp1,62 miliar. Ini sama saja kerugian negara,” beber Agus. Pengadaan buku tersebut juga diduga bakal menyeret banyak pihak. Di antaranya sejumlah kepala sekolah (kasek) baik SD negeri maupun swasta, kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan. “Mereka selaku operator di lapangan yang bakal terjerat hukum. Sedangkan oknum yang mengatur atau mengkondisikan penjualan LKS tersebut bakal tidak tersentuh,” papar Agus.
Pihaknya berharap para kepala sekolah dan instansi struktural yang menjalankan BOSDA jangan sampai dikorbankan. Karena dalam praktik di lapangan, mereka yang secara resmi mengeluarkan dokumen pembelian buku. Karenanya sebelum buku LKS dibagikan,ini harus dihentikan agar tidak berimplikasi hukum. Anggota Komisi A DPRD Husni Anisah menambahkan, dari penelusuran di lapangan, tidak semua sekolah bersedia membeli LKS. Ada empat kecamatan yang belum memesan LKS, di antaranya Kecamatan Suruh, Ungaran Timur, Sumowono dan Susukan.
“Sampai sekarang buku belum jadi.Tapi yang sudah memesan ada 50.000 eksemplar buku,” ujarnya. Sebagai contoh, di salah satu SD negeri di Banyubiru, telah memesan buku 1.260 LKS untuk siswa kelas 1-6. Kasintel Kejari Ambarawa Suyanto saat dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah memantau terhadap pengadaan LKS yang didanai BOSDA.“Itu masih kita amati.Kami harap masyarakat bersedia melaporkan ke Kejari, jika memiliki data temuan (penyimpangan),” katanya. (Sindo)

0 komentar:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang