Alt/Text Gambar

28 November 2023

28 November 2023

PKS Tolak Kenaikan Biaya Haji, Minta Pemerintah Lebih Efisien dan Berpihak Kepada Jamaah

Jakarta (27/11) --- Fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas BPIH tahun 1445 H/2024 yang disepakati oleh Panja Haji dengan pemerintah yakni sebesar Rp.93.410.000 yang lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar Rp90.050.634 terdapat selisih sebesar Rp3.359.363

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, saat rapat bersama antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin, (27/11).

Menurut Wisnu, Fraksi PKS DPR RI konsisten berpihak terhadap masyarakat dan keberlanjutan dana haji, yaitu dengan cara mendorong terwujudnya penyelenggaraan yang efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran, hal ini sesuai dengan amanat konstituasi perundang-undangan yaitu UU No 8 tahun 2019 tentang penyelanggaraan ibadah haji dan UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

"Fraksi PKS menyampaikan rasa syukur, bahagia, dan apresiasi kepada semua rekan-rekan Anggota Panja BPIH di Komisi VIII DPR RI Yang telah membahas BPIH dengan konstruktif. Sikap tersebut sejalan dengan sikap Fraksi PKS yang sejak pembicaraan awal terkait BPIH 2024 dengan Menteri Agama maupun dengan BPKH telah menunjukan komitmen dan kesungguhan dalam menghadirkan pembelaan dan keberpihakan terhadap kepentingan jemaah haji dengan berorientasi kepada sustainability pembiayaan haji, dengan sejumlah catatan kritis konstruktif beserta solusi kami tawarkan," terang Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini.

Fraksi PKS, kata Wisnu, memahami betul terhadap permasalahan yang dihadapi terkait sustainability pembiayaan haji. Namun Fraksi PKS melihat bahwa BPIH sebesar Rp93.410.000 masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji. Karena itu, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan.

"Pertama, Fraksi PKS terus mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif serta meminta para stakeholder, mampu membuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan yang lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal. Kami mendorong agar layanan penerbangan dibuka untuk semua maskapai sehingga ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Di antaranya memilih maskapai penerbangan yang membebankan biaya tiket kepada jamaah sesuai pemakaian," urai Wisnu.

Kedua, lanjutnya, Fraksi PKS konsisten meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal. 

"Selain itu, hilangnya kebijakan zonasi akan menghilangkan spekulan yang mengambil keuntungan dengan tidak fair. Selain itu, menghilangkan zonasi juga berimplikasi pada efisiensi pembiayaan komponen bus sholawat yang sebenarnya cukup dibebankan kepada pihak hotel," ujarnya.

Ketiga, imbuh Wisnu, Fraksi PKS terus mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Sebab dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar. 

"Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi lebih di optimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo," pungkasnya.

Hal ini, kata Wisnu, tentu akan mendapatkan sambutan yang positif bagi Arab Saudi yang sedang menggalakkan wisatanya. 

"Kami juga mendorong agar pemakaian berbagai bandara tersebut dapat terlaksana diperlukan negosiasi yang sungguh-sungguh dengan para pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi, khususnya GACA," ujarnya.

Fraksi PKS, tambah Wisnu, telah berusaha maksimal memperjuangkan aspirasi jemaah sejak usulan BPIH diputuskan di rapat Panja BPIH. 

"Seluruh rakyat Indonesia melihat dan mendengar bagaimana kami terus mencari jalan terbaik dengan mengedepankan kepentingan umat, bangsa, dan negara terutama calon jemaah sebagai bentuk komitmen perjuangan FPKS agar pelaksanaan haji tahun 2024 tetap berjalan lancar, selamat, baik dan menjadi haji mabrur, dengan tetap memperhatikan hak-hak calon jemaah haji yang masih menunggu yang jumlahnya kurang lebih 5,3 juta jemaah," jelas Wisnu.

Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, kata Wisnu, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. 

"Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah. Maka Fraksi PKS Menolak penetapan BPIH sebesar Rp93.410.000," tegas Wisnu.

"Kami berharap pemerintah bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah," ungkapnya.

"Fraksi PKS memohon ampun kepada Allah SWT jika dalam upaya selama ini masih dipandang belum maksimal dan kami juga memohon maaf kepada seluruh jemaah yang akan berangkat tahun 2024 jika buah perjuangan kami dinilai belum memuaskan," tutur Wisnu.

Terakhir, Wisnu menambahkan, Fraksi PKS menyampaikan terima kasih, terutama pada Kementerian Agama yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2024 meskipun dengan sejumlah catatan. 

"Begitupun halnya dengan stakeholder terkait di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan BPKH kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang senantiasa mengawal, memberikan masukan, dan menyalurkan aspirasi kepada Fraksi PKS dalam ikhtiar memperjuangkan dan membela kepentingan jemaah di panja BPIH 2024," tutup Wisnu.

31 Juli 2023

31 Juli 2023

Dikpol PKS untuk Bacaleg DPRD Kabupaten Semarang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang menggelar acara Pendidikan Politik bagi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PKS se-Kabupaten Semarang.

Sebanyak 50 orang Bacaleg untuk DPRD Kabupaten Semarang dari PKS ini hadir dan menyimak dengan antusias arahan dari Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) PKS Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, S.S.
Dalam arahannya agar para Bacaleg PKS cerdas dalam membangun tim sukses. Jangan sampai tertipu dengan muslihat lawan hingga gagal memperoleh target. Tetapkan target, lakukan pemetaan dan terus silaturahim kepada tokoh maupun konstituen PKS menjadi saran pemenangan di pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang, M. Jauhari Mahmud, SHI memberikan motivasi bahwa semua Bacaleg PKS menjadi tim pemenangan dirinya masing-masing. Tidak ada istilah pupuk bawang. Tetapkan target, bangun tim sukses, lakukan aksi pemenangan, insyaallah target tercapai.

Hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS Kabupaten Semarang, Joko Widodo. Ketua MPD PKS Kabupaten Semarang, Ahmad Rifai dan BP3 PKS Kab. Semarang, Sunarto, M.Pd.
Target PKS dalam pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang adalah 105.000 suara dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Semarang sebanyak 8 kursi.

Humas

09 Mei 2023

09 Mei 2023

Naik 8 Andong, PKS Daftarkan Bacaleg


UNGARAN- Nuansa serba 8 mewarnai pendataran bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang di Gedung KPU Kab. Semarang Jalan Ahmad Yani Ungaran, Senin (8/5/2023). Partai politik bernomor 8 itu menghantarkan Bacaleg disertai pengurus PKS Kab. Semarang ke KPU menggunakan arak-arakan 8 andong. 

Uniknya lagi, pendaftaran dilakukan bertepatan pada tanggal 8 Mei dengan diikuti sebanyak 8 peserta dari pengurus DPD, 8 peserta dari Kewanitaan, dan 8 peserta dari Kepanduan. 

Start pendafaran juga dimulai pada  pukul 14.08. Mendaftar di tanggal 8 Mei sekaligus mengikuti instruksi dari DPP mendaftar serentak di tanggal tersebut.

Arak-arakan 8 andong sebagai sarana transportasi mendaftar Bacaleg ke kantor KPU menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani Ungaran.
Andong dihias warna orange khas PKS dengan balon warna orange berlogo PKS dan nomor 8. Berangkat dari halaman masjid Jami’ Al Mabrur Ungaran menuju ke kantor KPU. 

Ketua DPD PKS Kabupaten Semarang, M. Jauhari Mahmud menjelaskan, bahwa momen pendafaran Bacaleg PKS menggunakan angka serba 8 diharapkan dapat memotivasi para Bacaleg dan seluruh pengurus PKS hingga di tingkat Koordinator RT (Korte) dan Koordinator RW (Korwe) solid memenangkan PKS dalam Pemilu 2024 bersama masyarakat.  

Dijelaskan Jauhari, di halaman masjid jami’ Al Mabrur yang merupakan icon Kabupaten Semarang, sebagai titik kumpul pertama mengawali momen penting untuk menggelar doa bersama. Diharapkan hasil dari Pemilu mendatang PKS dapat menjadi salah satu partai besar  penyumbang perbaikan bagi Kabupaten Semarang.
“Harapan kita PKS semakin solid dan semakin dekat masyarakat. Kita juga menggunakan sebanyak 8 andong yang merupakan representasi masyarakat. Diharapkan PKS selalu bersama masyarakat, terlebih masyarakat kecil. Sebagaimana tagline DPP PKS ‘Menang Bersama Rakyat’,” ujarnya kepada Jateng Pos di Media Center KPU, seusai mendaftar. 

Persiapan menyambut Pemilu 2024, lanjut Jauhari, PKS Kabupaten Semarang mendaftarkan sebanyak 50 Bacaleg sebagaimana kuota ditentukan KPU dengan target mendapatkan sebanyak 8 kursi di DPRD Kabupaten Semarang. Target tersebut dinilai realistis sejalan dengan persiapan sudah dilakukan DPD PKS selama ini. 

“Target capaian sebanyak 150.000 suara sebagaimana diputuskan dalam Musda dan amanah Munas mentarget sebanyak 15 persen suara. Kita estimasikan sebanyak 8 kursi. Target realitis dengan upaya-upaya sudah kita lakukan dengan berkoordinasi, dan terus melakukan konsolidasi pembentukan tim pemenangan hingga tingkat desa dan RT/RW,” jelasnya. 

Target capaian suara tersebut juga menghitung berapa jumlah tim pemenangan. Selain itu, PKS merekrut caleg dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan milenial, hingga kalangan perempuan. 

“Kita harapkan caleg-caleg kita dapat berkompetisi dengan partai lain untuk bisa meraup suara sebanyak-banyak,” tandasnya. 
Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi, mengatakan berterima kasih kepada PKS Kabupaten Semarang menjadi parpol mendaftar Bacaleg yang pertama kali dari tenggang waktu pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 14 Mei mendatang. 

“Sebagaimana amanat diberikan kepada kami untuk menerima berkas pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024. Selanjutnya berkas yang sudah masuk akan kita teliti dan verifikasi jika ada kurang lengkap adimistrasi, segera kita beritahukan,” ujarnya.


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | ReDesign by PKS Kab.Semarang